Kementerian Perhubungan mendorong pengembangan fasilitas navigasi lepas pantai dengan menggunakan surat utang syariah.


Jakarta

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meresmikan pembangunan sarana dan prasarana navigasi dari dana Jaminan Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2023 di Dermaga Survei Distrik Navigasi Kelas II Tipe A Benoa pada Kamis (21/03).

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Anthony Arif Pradi, pembangunan fasilitas laut di ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pihaknya. Fasilitas tersebut antara lain pembangunan dermaga navigasi di Benoa, pembangunan Gedung Stasiun Radio Lepas Pantai (SROP) dan fasilitas pendukung lainnya di Sinabang dan Susoh.

Selain itu, penggantian Light Tower Tanjung Ligeta, pembangunan Rambu Pelabuhan Raijua dan Rambu Pelabuhan di Pulau Padar dan Pulau Rinca.

iklan

Gulir untuk melanjutkan konten.

Pembangunan Dermaga Navigasi Benoit diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu kegiatan navigasi yang dilakukan kapal negara dan mewujudkan efisiensi anggaran melalui pengurangan konsumsi bahan bakar dan suku cadang kapal, kata Anthony dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/). . 2024)

Dijelaskannya, pembangunan sarana dan prasarana navigasi di Dermaga Benoit dana SBSN tahun anggaran 2023. Distrik Navigasi Kelas II Benoit merupakan satu-satunya distrik navigasi yang belum memiliki dermaga navigasi nasional.

Akibatnya, dua kapal Negara I milik KN Nusa Penida dan KN Mizan harus berlabuh di kawasan alur dan cekungan pelabuhan. Hal ini menimbulkan risiko kecelakaan terutama pada saat cuaca buruk dan mempengaruhi kecepatan pelaksanaan operasi navigasi.

Sementara itu, pembangunan Stasiun Radio Pesisir (SROP) di wilayah Sinabang dan Susoh diperlukan untuk memfasilitasi layanan telekomunikasi kapal bagi pengguna maritim di sekitar perairan Sinabang dan Susoh. Pembangunan dan penggantian Sarana Pelayaran Nusa Tenggara Timur (SBNP) menjadi krusial setelah Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Kegiatan survei ini tidak hanya untuk kepentingan kabupaten survei saja, namun dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah lainnya. Dengan kerjasama yang kuat dan kesadaran akan pentingnya koordinasi, kita dapat mengatasi segala tantangan dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam upaya kita. tujuan,” jelasnya.

Selain itu, semua pihak menyerukan kolaborasi antar instansi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Dengan kerjasama tim yang baik, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan transportasi laut yang aman dan andal,” tambahnya.

(kilo/kilo)

Sumber: https://finance.detik.com/infrastruktur

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Lebih baru Lebih lama

{inAds}