Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Agus Harimurthy Yudhoyono (AHY) menjelaskan peran kementeriannya dalam mega proyek Ibu Kota Negara Indonesia (IKN). Pengumuman ini disampaikannya menanggapi keluhan sejumlah investor terkait percepatan investasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Menurut Ahi, Kementerian/Lembaga (KL) memberikan dukungan sebagaimana tupoksi dan fungsinya. Kementerian sendiri berperan besar pada tahap awal, yakni menyiapkan lahan untuk pembangunan IKN. Terkait hal tersebut, masih ada sekitar 2.086 hektare lahan IKN yang belum rampung.
“Sekitar 2.086 hektare dari 36.000 hektare lahan yang disisihkan untuk IKEN masih ada kendala, karena masih ada atau menempati beberapa kawasan yang ditempati masyarakat. Belum semuanya, ada yang pasti sudah kita perhatikan. Kepada,” kata AHY Kamis ( 14/3/2024) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, saat ditemui
Untuk tahap awal, pemerintah sendiri fokus membangun Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP). Namun, secara paralel, pembukaan lahan juga dilakukan di kawasan pendukung seperti pusat transportasi dan jalan raya.
Selain itu, menurutnya prinsip dasar pembangunan adalah menjamin pembangunan tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Namun permasalahan sosial dan kompensasi ditangani oleh KL lain, termasuk otoritas IKN.
“Kami ATR/BPN akan memberikan dukungan penuh untuk mempersiapkan lahan agar memiliki kondisi clear dan clean. ATR/BPN baru bisa menerbitkan sertifikat clear and clean setelah semua hal tersebut terselesaikan,” ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, awalnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono angkat bicara soal Presiden Joko Widodo menerima keluhan dari investor. Hal ini mendorong Jokowi mengumpulkan jajarannya untuk membahas masalah tersebut.
“Beliau banyak menerima keluhan investor terhadap percepatan investasi di IKN,” kata Basuki, Rabu (13/3/2024) saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menurut Basuki, ada dua hal yang diarahkan Jokowi pada kesiapan lahan untuk mempercepat investasi. Arahan pertama adalah percepatan investasi, Jokowi meminta perlu dibentuk pihak khusus yang mengawasi investasi, serta pihak yang menjadi koordinator khusus atau PIC bagi investor.
Kemudian, terkait tanah di IKN, Basuki Jokowi menginstruksikan agar segera ditetapkan status tanahnya. Maka tanah itu harus bisa diperjualbelikan. Harganya ditentukan oleh otoritas IKN.
“Status kedua bidang tanah itu untuk investor harus segera diputuskan, kemudian Menteri Investasi juga setuju untuk membeli presiden (investor). Jadi harga tanah itu akan dijual, harganya ditentukan oleh pemerintah. resmi, asal tidak melanggar aturan, katanya begitu,” jelas Basuki.