Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui proyek pembangunan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 untuk masuk dalam jajaran Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2024. Demikian hasil keputusan rapat internal yang digelar pada 18 Maret di Istana Negara.
Sedangkan BSD sendiri merupakan proyek yang dikembangkan oleh grup Sinar Mas Land yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Sedangkan PIK 2 merupakan kelanjutan dari perusahaan patungan Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian Hario Linceto mengatakan, 14 PSN yang terpilih kini telah melalui kajian mendalam dan didukung surat komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga, rencana pendanaan, hasil kajian, dan rencana aksi. Kemudian dievaluasi dengan menggunakan sejumlah kriteria mendasar, kriteria metodologi, dan kriteria operasional.
iklan
Gulir untuk melanjutkan konten.
Secara khusus, PSN BSD, lanjut Haryo, bertujuan untuk mengembangkan sektor pendidikan-biomedis-digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan. Total investasi PSN BSD sebesar Rp 18,54 triliun.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/3/2024), ia mengatakan, “Diharapkan bisa menyerap 10.065 tenaga kerja, menghemat devisa Rp10,1 triliun, dan menghasilkan devisa Rp5,6 triliun.”
Sementara itu, dia menjelaskan, penunjukan PSN PIK 2 Hario dilakukan pada sektor pariwisata hijau, khususnya kawasan wisata mangrove pesisir yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Total investasi di PSN PIK 2 sebesar Rp 65 triliun.
“Diproyeksikan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 orang dan pekerja multiplier sebanyak 13.550 orang,” tuturnya.
Pada kedua PSN tersebut, pembangunannya tidak menggunakan dana APBN atau APBD, melainkan dari pihak swasta. Peran pemerintah adalah mendukung proyek dalam hal kemudahan perizinan agar proyek dapat dilaksanakan dengan cepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“Proses perizinan yang disederhanakan ini memang menjadi salah satu isu penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional, yang sejalan dengan cita-cita nasional untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian kepada pelaku usaha,” jelas Hario.
Evaluasi proyek PSN secara keseluruhan melibatkan beberapa langkah, mulai dari pemantauan hingga penilaian dampak masalah. Ada beberapa permasalahan besar yang perlu diselesaikan dalam penerapan PSN, antara lain permasalahan terkait pengadaan tanah dan tata ruang, perizinan, konstruksi, dan pembiayaan.
Tentu saja pemerintah akan terus memantau perubahan yang terjadi dan mendorong agar PSN dapat selesai tepat waktu. Pengelolaan PSN oleh Kementerian Koordinator Perekonomian sangat transparan dan akuntabel. Laporan rutin disusun dan dipublikasikan sehingga pengambilan keputusan jauh dari jangkauan. konflik kepentingan karena jelas melibatkan semua pihak,” tutupnya.
Sebagai tambahan informasi, sepanjang 2016 hingga Februari 2024, terdapat 195 PSN senilai Rp 1,519 triliun. Kemudian terdapat 77 proyek dalam tahap pembangunan atau beroperasi sebagian dan 13 program senilai Rp 2.960,7 triliun, serta 41 PSN diharapkan selesai pada tahun 2024.
(shc/rd)
Sumber: https://finance.detik.com/infrastruktur