Jakarta –
Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthy Yuduhoyono alias AHY melaporkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 3,05 triliun pada akhir tahun 2023. Ini lebih dari apa yang direncanakan pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI (Rucker). Menurut Ahi, data yang diperoleh tersebut lebih besar 121,89 persen atau Rp2,5 triliun dari target pemerintah pada tahun 2023.
Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Senin (25/3/2024).
iklan
Gulir untuk melanjutkan konten.
Kinerja yang menggembirakan telah dicapai pada tahun anggaran 2023, dan alokasi anggaran Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan pada tahun 2023 sebesar 8,07 triliun. Hasil yang diperoleh adalah 7.874 atau 97,56 persen.
Ahiy menambahkan, terdapat tiga program prioritas kementerian pada tahun 2023, yaitu implementasi 100% akses reformasi, 100% implementasi peta zona nilai tanah, dan 100% implementasi informasi tanah adat. Kemudian, dengan realisasi 116,98%, terdapat 5 program yang melebihi dokumen asli persetujuan unsur rencana rinci tata ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.
Kemudian Peta Tematik Pertanahan dan Ruang terealisasi sebesar 143,29%. Peta Bidang Tanah PTSL terealisasi sebesar 101,87%. “Kejahatan Pertanahan sebesar 120,32% ditemukan,” jelasnya.
Kemudian dua program hampir mencapai target, yaitu program redistribusi dengan realisasi 98,15% dan program penyelesaian pendaftaran tanah sistem (PTSL) verifikasi kepemilikan tanah dengan realisasi 96,24%. Menurut Ahi, Hingga Maret 2024, dari rencana 126 juta tempat, Kementerian ATRBPN berhasil mendaftarkan 111 juta tempat. Dari jumlah tersebut, 90,9 juta lahan telah bersertifikat.
“Rencananya kita akan mendaftarkan 9 juta bidang tanah pada tahun 2024. Hingga akhir tahun ini, kita sudah mencapai 120 juta bidang tanah. Insya Allah pada tahun 2025 akan ada 6 juta bidang tanah lagi, sehingga total tanah yang didaftarkan mencapai 100% sesuai dengan yang diharapkan. rencana pemerintah,” katanya.
Selain itu, menurutnya, pendaftaran tanah membawa nilai ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2017 hingga 2023, nilai ekonomi yang diraih sejak berdirinya PTSL mencapai Rp 6,076 triliun.
(shc/rd)
Sumber: https://finance.detik.com/infrastruktur