Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthy YudhoyonoAh aku) 78 menanggapi pernyataan salah satu pimpinan komisi II DEP mengenai keterlibatan pejabat BPN dalam urusan hukum.
Ahi mengaku menerima seluruh masukan yang diberikan pimpinan dan anggota Komisi II DPD. Ia pun menegaskan, pihaknya akan segera menyiapkan langkah taktis untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga memastikan akan menegakkan aturan tersebut.
iklan
Gulir untuk melanjutkan konten.
“Saya juga punya komitmen yang sama dengan teman-teman Komisi II. Kalau ada petugas ATR/BPN yang terikat dengan oknum pasti banyak yang baik. Kalau ada oknum yang terlibat masalah pertanahan, apalagi kriminalitas, kita harus. harus tegas. Sanksinya harus kita terapkan, aturannya berlaku. Kita balik lagi,” ujarnya, usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024). .
Selain itu, ia menyoroti laporan pimpinan Komisi II, menurut laporan tersebut, beberapa kepala kantor pertanahan di daerah menjadi korban ketidakadilan dalam kasus mafia tanah. Bahkan jika mereka tidak melakukan kesalahan apa pun, mereka terluka.
AHI menjamin akan melindungi dan membela masing-masing pihak.
“Seringkali ATR/BPN daerah menjadi korban, aparat pemerintah daerah juga sering menjadi korban. Kita harus mencegahnya. Artinya mereka bukan korban karena kesalahannya, kita tidak boleh membiarkan mereka terkena dampaknya. Apalagi dampak hukum dan sosialnya ,” dia berkata.
“Jadi saya ingin memastikan pegawai kita menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas bisa terjamin, dan kita ingin memastikan mereka menjalankan tugasnya dengan baik, tidak bersalah, tidak bersalah. ide, dan jangan menjadi korban di lapangan,” lanjut putra sulung mantan Presiden Susi Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Sementara karena minimnya anggaran untuk menyelesaikan perselisihan, Ahi menegaskan tidak ingin mengadukan masalah ini sendirian. Menurutnya, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengentaskan permasalahan tersebut, menemukan metode penyelesaian masalah, dan mempercepat target penyelesaian.
Halaman selanjutnya adalah keterangan Wakil Ketua Komisi II. Klik saja
Sumber: https://finance.detik.com/infrastruktur