Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Indonesia masih memiliki cadangan anggaran untuk mendanai proyek IKN dan tambahan subsidi pupuk. Anggaran ini masih tersimpan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).
Tentu saja ada beberapa pos yang masuk cadangan, kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024).
Shri Mulyani mengatakan, anggaran kebutuhan IKN dan Pupuk dialokasikan ke masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenku) kemudian menambahkan cadangan tersebut ke BUN.
iklan
Gulir untuk melanjutkan konten.
“Sama halnya dengan IKN, yang ditugaskan kementerian dan yang kita cadangankan untuk IKN di BUN ada di sana, makanya kita sertakan dulu,” ujarnya.
Meski memiliki cadangan anggaran, Shri Mulyani tetap meminta K/L disiplin menggunakan dananya. Selain itu, Kementerian Keuangan tidak bisa serta merta menyetujui usulan kenaikan anggaran tersebut.
“Hal ini selalu membuat Kementerian Keuangan dan saya pribadi terlihat seperti pelayan yang tidak mudah memberi, tapi niatnya baik,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, otoritas IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,1 triliun pada tahun 2024. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk biaya sekretariat dan peningkatan sarana dan prasarana di IKN.
“Pada tahap selanjutnya dalam sesi terpisah, kami mungkin ingin menjadi tuan rumah dan mengelola lebih banyak infrastruktur, menjadi tuan rumah dan mengelola infrastruktur,” kata kepala pejabat IKN Bambang Susantono.
Saat berdiskusi dengan Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian Amran Sulaiman ditanya mengenai pemenuhan tambahan kuota pupuk bersubsidi. Dia mengatakan, pemerintah sudah menyetujuinya, namun Kementerian Keuangan belum melaksanakannya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah anggaran pupuk bersubsidi sebesar 14 triliun pada tahun 2024. Artinya, total anggaran program tersebut mencapai 40,68 triliun.
(Bantuan/Ens)
Sumber: https://finance.detik.com/infrastruktur