badan Pusat StatistikBPS) tidak secara jelas melakukan survei potensi desa (Podes) selama dua tahun. Plt Kepala BPS Amalia Adeningar Widyasanti mengatakan, hal ini disebabkan adanya penyesuaian otomatis Kementerian Keuangan (Kmenku) akibat kebijakan pembekuan sementara anggaran kementerian dan lembaga (K/L).
Faktanya, pod merupakan survei yang penting. Pod dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi seperti infrastruktur, kapasitas ekonomi dan sosial serta informasi lainnya di tingkat desa.
“Kita istirahat tahun 2022 dan 2023, kita tidak produksi polong karena ada penyesuaian otomatis. Jadi masalahnya karena ini (penyesuaian otomatis),” kata Amalia Adiningar Widyasanthi, Kepala BPS Indeks Desa. Agenda di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2024).
iklan
Gulir untuk melanjutkan konten.
Menurut Amalia, Podes diselenggarakan setiap tahun sejak 2018, 2019, 2020, hingga 2021. Informasi yang diperoleh akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pembangunan desa serta menjadi acuan dalam indeks desa.
“Jadi pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 kita bisa melihat serangkaian perkembangan data desa. Hasilnya, kita akan melihat betapa pentingnya data pod untuk digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Meski sempat terhenti selama dua tahun, Amalia mengatakan program pendataan Podes akan tetap dilanjutkan pada tahun 2024. Pasca hasil survei Podes, Amalia berjanji pihaknya akan membagikan informasi tersebut kepada masyarakat.
“Data Podes akan kami produksi kembali pada tahun 2024, dan nantinya komitmen BPS dalam memproduksi data Podes akan dialihkan,” imbuhnya.
Berdasarkan pengajuan Detikcom sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan penyesuaian otomatis mulai tahun 2022 seiring dunia menghadapi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Dalam hal ini, anggaran yang ditangguhkan adalah sebesar 5% dari pagu belanja seluruh K/L.
Penyesuaian otomatis mengharuskan seluruh K/L memblokir anggaran sebagai prioritas di awal tahun. Dalam kebijakan tersebut, K/S diinstruksikan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting agar mempunyai ketabahan dalam melakukan antisipasi jika perlu dilakukan perubahan mengingat dampak ketidakstabilan global.
“Penyesuaian otomatis bukanlah pemotongan anggaran. Ini adalah strategi yang didasarkan pada ketidakstabilan ekonomi global dan kondisi geopolitik saat ini, pada biaya prioritas.” Dalam keterangannya tertanggal 17 Februari 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Bersambung ke halaman berikutnya. Klik saja
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis